Deretan Menteri Jokowi Duduk Satu Meja Bahas Kebijakan Satu Peta
JAKARTA,quickq充值中心 DISWAY.ID--Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat kerja nasional One Map Policy Summit pada Kamis 11 Juli 2024.
Rakor ini turut menghadirkan Badan Informasi Geospasial dan beberapa menteri-menteri Presiden Jokowi seperti menteri Luar Negeri Retno Marsudi, menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, menteri LHK Siti Nurbaya hingga Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.
BACA JUGA:Syahrul Yasin Limpo Divonis 10 Tahun Penjara Atas Kasus Pemerasan Anak Buah di Lingkungan Kementerian Pertanian
BACA JUGA:Wakil Menteri Palestina Al-Ghussein Tewas dalam Serangan Udara Israel
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan bahwasanya pelaksanaan kebijakan satu peta atau one map policy ini telah berjalan selama 8 tahun.
One map policy ini kata Airlangga telah mencakup empat kegiatan, yaitu kompilasi, data, integrasi dan singkronisasi, serta berbagai data informasi geospasial.
"Kebijakan ini juga telah telah menyelesaikan 151 peta tematik dari 23 kementerian lembaga di 38 provinsi," katanya saat jumpa pers.
BACA JUGA:Kementerian PUPR Raih Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI 2023
BACA JUGA:Presiden Sambut Baik Family Office, Para Menteri Khawatir
Berbagai data dan informasi kata Airlangga dilakukan dengan geoportal kebijakan satu peta dan secara luas telah dimanfaatkan.
"Ini sangat diperlukan untuk perbaikan tata ruang dan penegasan batas administrasi provinsi dan kabupaten kota, tambahnya.
"Dan tentu sangat bermanfaat untuk OSS dalam perizinan usaha dan juga data ini penting untuk penentuan batas wilayah atau batas kedaulatan indonesia," lanjutnya.
Lebih lanjut kata disebutkan Airlangga, hal Ini juga diperlukan untuk perbaikan dari kualitas perizinan terutama penyelesaian tumpang tindih
"Kedepan tentu kebijakan ini akan dibuka ke publik, dan diharapkan masuarakat luas bisa akses, dan pemerintah berkomitmen selesaikan ketidaksesuaian, terutama untuk beri kepastian hukum dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan," tandasnya.
(责任编辑:综合)
- Produksi Beras Naik 14,49%, Stok Tembus 4 Juta Ton: Prabowo Dorong Swasembada Daerah
- Tom Lembong Tanggapi Rapat Kabinet Jokowi Bahas Makan Siang Gratis: Makin Transparan, Semakin Baik
- Respons Timnas AMIN Soal Kenaikan Tukin Bawaslu
- Pandu Patria Sjahrir: Danantara Fokus pada Penguatan SDM Indonesia
- Jokowi Terima PM Papua Nugini James Marape Jelang 100 Hari Pemerintahannya Berakhir
- Packing Cerdas untuk Libur Lebaran, Hemat Ruang dan Anti Ribet
- Hadiri Forum Pimred, Menpora Dito Minta Disway Group Bantu Dukung Program Olahraga dan Kepemudaan
- 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Tersangka Pemalsuan DPT Pemilu 2024, Bareskrim: Pengaturan Sejak 2023
- Ini Jenis Pisang yang Boleh Dimakan Penderita Diabetes
- Turnamen Golf Sekaligus Penggalangan Beasiswa dari Perluni Atma Jaya
- Bacaan Doa Akhir Ramadan yang Dianjurkan Rasulullah
- 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Tersangka Pemalsuan DPT Pemilu 2024, Bareskrim: Pengaturan Sejak 2023
- Gordon Ramsay Sambut Kelahiran Anak Keenam
- Bayar dengan Uang atau Beras, Mana yang Lebih Baik buat Zakat Fitrah?
- Uni Eropa Sinyalkan Akhir Siklus Pemangkasan Suku Bunga, Inflasi Diperkirakan Stabil di 2%
- Kelupaan Mandi Besar Sebelum Salat Idulfitri, Apakah Sah?
- FOTO: Kala Jepang Dipadati Turis Rusia Gara
- Jurassic World Hadir di Singapura, Akhir Mei Ketemu Dinosaurus
- Jakarta Fair Kemayoran 2025 Mundur 7 Hari, Digelar 19 Juni
- Bacaan Doa Akhir Ramadan yang Dianjurkan Rasulullah